Mega Buana Law Journal

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Heriyanto, Nursyamsi Ichsan, Citra Natsir, Fatimah — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

Perlindungan terhadap anak harus semakin ditingkatkan mengingat makin maraknya kejahatan semacam ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa anak adalah potensi dan cerminan nasib manusia dimasa yang akan datang, para generasi muda dan penerus cita-cita bangsa yang tentunya juga turut berperan menentukan sejarah. Tujuan: penelitian untuk mengetahui penerapan Unsur-Unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan penelitian kasus. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdakwa di kenakan pasal 81, undang-undang perlindungan anak, kalau hukuman penjaranya itu minimal 3 tahun dan maksimalnya 15 tahun penjara. Kesimpulan majelis hakim memiliki banyak pertimbangan yang terungkap dalam persidangan dan dituangkan dalam berkas putusan perkara

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DESA MADANI DALAM PENGOLAHAN KEUANGAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 201 TENTANG DESA

Nursyamsi Ichsan, Nasrah Hasmiati Attas, Juemin — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

Desa memiliki posisi yang sangat strategis memerlukan perhatian terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Disahkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, diharapkan segala kepentingan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Melihat dana yang dikelola oleh desa sangat fantastis memberi konsenkuensi dan beban yang besar, khususnya dalam pertanggung jawabannya. Sehingga tugas dan fungsi kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi sebuah keharusan mengacu dan berpedoman kepada peraturan yang berlaku utamnyanya dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan penelitian untuk mengetahui tugas dan fungsi kepala desa Madani menurut UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan bentuk penelitian deskrisptif analisis yaitu mengurai dan menjelaskan melalui penelitian lapangan dengan wawancara langsung dengan narasumber yang berkompeten pada lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tugas dan Fungsi Kepala Desa Madani dalam pengelolaan keuangan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa madani dari Faktor Pendukung yaitu Faktor Hukum, Faktor sarana dan prasarana, faktor Masyarakat, dan Faktor penghambat yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Kesimpulannya Kepala Desa Madani telah menjalankan secara maksimal tugas dan fungsi kepala desa menurut UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa.

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ATAS PELANGGARAN PEMILIHAN SERENTAK BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 (STUDI KASUS)

Nursyamsi Ichsan, Citra Natsir, Rachman — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020 diatur dengan Undang-Undang dasar tahun 1945, Pasal 18 ayat (4) ''Gubernur Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia merupakan salah satu perubahan yang Signifikan sebagai akibat perubahan Undang-Undang 1945. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020. Dan Untuk mengetahui penanganan dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur. Desain Penelitian yang digunakan adalah Metode Pendekatan. Berdasarkan hasil pengawasan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh PPDP, Pengawas Kelurahan/Desa dalam hal ini PPL melakukan identifikasi jumlah rumah warga yang belum didatangi oleh PPDP untuk dilakukan pencoklitan, didapatkan angka sejumlah 932 jumlah rumah yang coklit tapi tidak di temple stiker dan pemilihnya tidak diberikan tanda bukti, kemudian ada 18 jumlah rumah yang belum di coklit. Bawaslu Kabupaten Luwu Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur mempunyai peran sangat penting dengan melakukan pencengahan, pengawasan dan penindakan ini dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukakan.

EFEKTIVITAS PENGAWASAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN DI KABUPATEN LUWU UTARA

Nursyamsi Ichsan, Tri Eka Saputra, Syukur — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

Hutan merupakan sebuah kawasan yang ditumbuhi pepohonan yang lebat dan tumbuhan lainnya. Kawasan seperti ini berada di wilayah luas yang berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, dan mahluk hidup lainnya, dan juga merupakan aspek biosfer bumi yang paling penting. Tujuan penelitian untuk mengetahui Efektivitas pengawasan kawasan hutan dan faktor yang mempengaruhi pengawasan hutan di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan topik penelitian, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Pengawasan terhadap kawasan hutan tidak hanya berpijak pada ketentuan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Sebab aturan ini belum maksimal dalam pengawasannya, maka perlu aturan tambahan seperti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaanya, perlunya kesadaran tentang kelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat dalam upaya melindungi hutan. Dalam melindungi kawasan hutan sudah cukup memadai, meskipun intensitasnya perlu ditingkatkan agar terlaksana perlindungan yang lebih optimal, kerjasama antara instansi yang terlibat dalam penegakan hukum dalam Pengawasan hutan sudah cukup baik.

ANALISIS YURIDIS PERAN PEMERINTAH PADA PEMBINAAN OLAHRAGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL (Studi Penelitian Dispora Kota Palopo)

Hasmawati, Sunarding — Sun, 31 Dec 2023 00:00:00 +0000

Analisis Yuridis Peran Pemerintah pada Pembinaan Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah pada pembinaan olahraga di Kota Palopo dalam upaya peningkatan prestasi olahraga dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat peningkatan prestasi Olahraga di Kota Palopo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum Normatif-Empiris, yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Yuridis Peran Pemerintah pada Pembinaan Olahraga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional sudah cukup bagus. Adapun faktor yang menghambat dalam pembinaan olahraga adalah Kurangnya lahan untuk pembangunan sarana olahraga di Kota Palopo, kurangnya anggaran dalam pengalokasian dana pembinaan Cabang Olahraga, kurangnya kerja sama antara Pemerintah dan pihak swasta dalam membantu meningkatkan pendanaan pembinaan olahraga di Kota Palopo.

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELETRONIK DENGAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) PADA TAHAP PENYIDIKAN

Heriyanto — Sat, 30 Dec 2023 00:00:00 +0000

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media eletronik dengan keadilan restoratif (restorative justice) pada tahap penyidikan telah berjalan efektif. Hal ini diukur dari tingkat pengetahuan Aparat Penegak Hukum dan masyarakat yang telah cukup memadai dan dominan responden menganggap bahwa keadilan pihak korban dapat terpenuhi dengan melalui keadilan restoratif (restorative justice). Namun meskipun demikian masih diperlukan adanya regulasi setingkat undang-undang yang dapat menjadi pedoman bagi para Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkara pidana.